Thursday, 23 May 2019
Masuk
Kilas Berita :

Kelompok Jabatan Fungsional

58jabatan_fungsional

 

Apa itu Jafung ?

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kenapa Disebut Jafung ?

Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.

Ditinjau dari aspek kelembagaan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural  ada dan diakui secara bersama-sama pada saat organisasi tersebut ditetapkan, sehingga secara yuridis formal perbedaan semata-mata didasarkan pada aspek luas ruang lingkup tugas, tanggung jawab, kewenangan hak jabatan serta jenjang hirarki dalam organisasi.

Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum menurut Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014.

  1. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Contoh : Teknik Pengairan, Peneliti, Dokter, Widyaiswara, Arsiparis, dan Pustakawan.
  2. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. Contoh : Bendahara, Pengadministrasi Umum, Operator Komputer, Operator Telepon dan Supir

Saat ini terdapat 32 jenis Jabatan Fungsional di Kementerian PUPR, 5 di antaranya merupakan Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Kementerian PUPR. Adapun Jabatan Fungsional Bidang PUPR dimaksud terdiri atas:

  1. Teknik Pengairan, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
  2. Teknik Jalan dan Jembatan, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Bina Marga
  3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya
  4. Teknik Penyehatan Lingkungan, yang pembinaan teknisnya juga berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya
  5. Pembina Jasa Konstruksi, yang pembinaan teknisnya berada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sedangkan 27 Jabatan Fungsional lainnya merupakan Jabatan Fungsional yang pembinaan teknisnya berada di luar Kementerian PUPR, yang terdiri atas :

No. Nama Jabatan Fungsional Pembina Instansi Pembina Teknis
1 Analis Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Ortala Badan Kepegawaian Negara
2 Arsiparis Biro Umum Arsip Negara RI
3 Auditor Sekretariat Itjen Badan Pemeriksa Keuangan
4 Bidan Biro Umum Kementerian Kesehatan
5 Dokter Gigi Biro Umum Kementerian Kesehatan
6 Penerjemah Biro PAKLN Kementerian Luar Negeri
7 Penata Ruang Sekretariat BPIW Kementerian Agraria dan Tata Ruang
8 Peneliti Sekretariat Balitbang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
9 Pengendali Dampak Lingkungan Sekretariat Balitbang Kementerian Lingkungan Hidup
10 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM
11 Perawat Gigi Biro Umum Kementerian Kesehatan
12 Perekayasa Sekretariat Balitbang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
13 Perencana Biro PAKLN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
14 Pranata Laboratorium Kesehatan Biro Umum Kementerian Kesehatan
15 Pranata Humas Biro Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika
16 Pranata Komputer Pusat Data dan Informasi Badan Pusat Statistik
17 Pustakawan Biro Komunikasi Publik Badan Perpustakaan Nasional
18 Radiografer Biro Umum Kementerian Kesehatan
19 Surveyor Pemetaan Pusat Data dan Informasi Badan Informasi Geospasial
20 Teknisi Litkayasa Sekretariat Balitbang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
21 Widyaiswara Pusdiklat Menjafung Lembaga Administrasi Negara
22 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
23 Auditor Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Ortala Badan Kepegawaian Negara
24 Dokter Umum Biro Umum Kementerian Kesehatan
25 Perawat Biro Umum Kementerian Kesehatan
26 Analis Kebijakan Publik Sekretariat BPIW Lembaga Administrasi Negara
27 Analis Keuangan Biro Keuangan Kementerian Keuangan

 

 

BBWS Citarum © 2015